MAKALAH MENGENAI PERSATUAN DAN KESATUAN PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

MAKALAH

MENGENAI PERSATUAN DAN KESATUAN

PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

DIAJUKAN UNTUK MEMNUHI TUGAS PELAJARAN PPKN

Nama Kelompok (4):

1. DIO ADAM BACHTIAR

2. EVI ASTUTI

3. NUGI ALFAJAR

4. RIZKY SAKINAH P

Kelas : XII IPS 1

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMA NEGERI 1 JATIBARANG

JL. Raya Karanglo Tegalwulung, Karanglo, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes

Prov. Jawa Tengah, Kode Pos 52261

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada tuhan yang maha kuasa dan terselesaikanya makalah yang berjudul Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Makalah yang masih perlu dikemangkan lebih jauh ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.Secara garis besar makalah ini memuat latar belakang tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal(17 Agustus 1950 Sampai dengan 5 Juli 1959).

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis tidak mungkin menyelesaikan penyusunan makalah ini untuk itu ucapkan terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu. Penulisan sangat mengharapkan keritik dan saran yang konstruktif agar makalah ini bermasalah bagi para pembaca.

Brebes, Januari 2020

Penyusun

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................. i

KATA PENGANTAR .......................................................................... ii

DAFTAR ISI........................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

A. Latar belakang ....................................................................... 1

B. Rumusan masalah ................................................................... 2

C. Tujuan...................................................................................... 2

D. Manfaat................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN........................................................................ 4

A. Pengerian Demokrasi liberal................................................... 4

B. Sejarah demokrasi liberal........................................................ 4

C. Hal hal positif dan negatif selama berlakunya sistem

demokasi liberal ..................................................................... 5

D. Kehidupan Politik................................................................... 6

E. Kehidupan Ekonomi............................................................... 10

F. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi

pada masa demokrasi liberal................................................... 11

G. Kehidupan bidang pertahanan dan keamanan........................ 15

H. Akhir masa demokrasi liberal di indonesia............................. 16

BAB III PENUTUP .............................................................................. 18

A. Kesimpulan ............................................................................. 18

B. Saran ...................................................................................... 18

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan berbagai macam sistem pemerintahan dan yang paling mengemuka adalah sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Indonesia memasuki masa demokrasi liberal pada awal pengakuan kedaulatan,masa ini berlaku antara tahun 1950-1959. Masa demokrasi liberal atau parlementer ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Prestasi politik dan kemelut politik merupakan hal yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Prestasi politik berupa pemberlakuan sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kemelut politik berupa kabinet yang silih berganti dan perdebatan berkepanjangan dalam konstituante.

Perjalanan sejarah Indonesia pada masa demokrasi liberal diwarnai olehpemerintahan dengan tujuh masa kebinet yang berbeda. Sistem pemerintahan pada masademokrasi liberal menetapkan bahwa kabinet-kabinet ini bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. Kondisi Indonesia di masa demokrasi liberal sangatlah rentan karenadalam kurun pemerintahan ketujuh kabinet tersebut, kinerja kabinet sering mengalami deadlock dan ditentang oleh parlemen. Hal tersebut terjadi karena adanya kelompok oposisi yang kuat sehingga mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan dalam proses perumusandan pembuatan kebijakan negara.

Demokrasi liberal mewariskan ketidak stabilan politik yang cukup parah dan membuahkan berbagai pergolakan serta pemberontakan dalam negeri yang mengancam persatuan bangsa. Melihat keadaan tersebut, Presiden Soekarno terdorong untuk menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistis yang berpusat di tangan presiden yangdikenal dengan demokrasi &erpimpin ditandai dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 juli1959. Keputusan tersebut diambil atas pertimbangan menempatkan kesatuan bangsa sebagaiyang utama.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian demokrasi liberal

2. Bagaimana sejarah demokrasi liberal di Indonesia

3. Apa sajakah hal-hal positif dan negatif selama berlakunya sistem demokrasi liberal?

4. Bagaimanakah kehidupan politik Indonesia di masa demokrasi liberal?

5. Bagaimanakah kehidupan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal?

6. Apa saja kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasiliberal?

7. Bagaimanakah kehidupan pertahanan dan keamanan Indonesia di masa demokrasiliberal?

8. Bagaimana akhir masa demokrasi liberal di Indonesia?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian demokrasi liberal

2. Untuk mengetahui sejarah demokrasi liberal di Indonesia

3. Untuk mengetahui hal-hal positi$ dan negati$ selama berlakunya sistem demokrasi liberal

4. Untuk mengetahui kehidupan politik Indonesia di masa demokrasi liberal

5. Untuk mengetahui kehidupan ekonomi Indonesia di masa demokrasi

liberal

6. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi pada masademokrasi liberal

7. Untuk mengetahui kehidupan pertahanan dan keamanan Indonesia di masa demokrasiliberal

8. Untuk mengetahui akhir masa demokrasi liberal di Indonesia

D. Manfaat

1. Dapat mengetahui pengertian demokrasi liberal

2. Dapat mengetahui sejarah demokrasi liberal di Indonesia

3. Dapat mengetahui hal-hal positif dan negatif selama berlakunya sistem demokrasi liberal

4. Dapat mengetahui kehidupan politik Indonesia di masa demokrasi liberal

5. Dapat mengetahui kehidupan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal

6. Dapat mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi Masalah

ekonomi pada masademokrasi liberal

7. Dapat mengetahui kehidupan pertahanan dan keamanan Indonesia di masa demokrasiliberal

8. Dapat mengetahui akhir masa demokrasi liberal di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi Liberal

Secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau crateinyang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalahpemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas diberlakukan pada sebagian besarbidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak indi4idu seperti tercantumdalam konstitusi. Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacues Rousseau.

B. Sejarah Demokrasi Liberal di Indonesia

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebutmasa demokrasi liberal. Indonesia dibagi 10 provinsi yang mempunyai otonomi danberdasarkan UUDS 1950 yang juga bernafaskan liberal.

Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (Kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem politikpada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik, karenadalam sistem kepartaian menganut sistem multipartai.

Demokrasi liberal berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam kenyataannya rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dektrit mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembi UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia.

C. Hal hal Positif dan Negatif Selama Berlakunya Sistem Demokrasi Liberal

Menurut Herbert Feith, selama berlakunya sistem parlementer, terdapat hal hal negatif yang terjadi, antara lain sebagai berikut.

a. Kebijakan pemerintahan jangka panjang banyak yang tidak dapat terlaksana akibat masakerja kabinet rata-rata pendek.

b. Meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat akibat masa kegiatan kampanye pemiluyang berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1953 hingga tahun 1955.

c. Kebijaksanaan beberapa perdana menteri yang cenderung menguntungkan partainyasendiri.

Herbert Feith Juga mencatat beberapa hal positif dalam pelaksanaan demokrasi liberal pada masa 1950-1959, antara lain sebagai berikut.

a. Pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam

bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat ekspor, dan mengendalikanin$lasi.

b. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan, seperti Republik Maluku Selatan (RMS) dan DI/TII di jawa barat.

c. Pesatnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah.

d. Indonesia mendapat nama baik di dunia internasional karena berhasil menyelenggarakan Konverensi Asia-Afrika (KAA) di bandung pada april 1955.

e. Pers menikmati kebebasan yang cukup sehingga banyak variasi dalam

pemberitaan,serta hadirnya kritik dari pers, terutama dalam kolom kartun dan pojok.

f. Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya.

g. Hanya terdapat sedikit ketegangan diantara umat beragama.

h. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah.

D. Kehidupan Politik

Hasil konferensi Meja Bundar pada dua november 1949 di Den Haag melahirkan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah itu, diangkatlah Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan perdana menteri yang pertama, dan dibentuk pula kabinet. Namun, pada Agustus 1950, RIS dibubarkan karena sebagian negara-negara federal Belanda membubarkan diri dan menginginkan kembali ke pengakuan Republik Indonesia. Kemudian pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD NKRI (RI dan RIS) yang kemudian lebih dikenal dengan UUDS 1950 sehingga pada periode ini bentuk negara Indonesia yang semula jederal beralih pada bentuk negara kesatuan dimanakekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat dan menganut sistem pemerintahan parlementer.

Tetapi, praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran,keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurunwaktu antara 1950-1959, telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu.

a. Kabinet Natsir (6 September 1950-18 April 1951)

Program kerja

Ø Meningkatkan keamanan dan ketertiban

Ø Menguatkan konsolidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan.

Ø Penyempurnaan angkatan perang.

Ø Memperjuangkan masalah Irian Barat.

Ø Memusatkan perhatian pada ekonomi rakyat sebagai Fondasi]’

ekonomi nasional.

Hasil kerja

Ø Memetakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif

Ø Masukknya Indonesia menjadi anggota PBB.

Ø Dilaksanakannya perundingan masalah Irian

Ø Barat dengan pihak Belanda.

Ø Kegagalan

Gagalnya perundingan dengan Belanda tantang masalah Irian Barat, mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya pada kabinet Natsir di parlemen.

b. Kabinet Sukiman ( dua enam april Sembilan belas lima satu sampai Sembilan belas lima dua)

Program kerja

Ø Penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Ø Memperjuangkan keamanandan kesejahteraan rakyat dengan mem perbarui hukumagrarian untuk kesejahteraan petani.

Ø Mempersiapkan segala usaha untuk pemilu.

Ø Memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia.

Hasil kerja

Banyaknya hambatan dalam kabinet Sukiman membuat hasil kerja kabinet ini tidak maksimal. Hambatannya, antara lain kondisi keamanan negara yang belum stabil, adanya perseteruan antar berbagai elemen politik, dan adanya permasalah dengan politik luar negeriIndonesia.

Kegagalan- kgagalan kabinet ini, yaitu dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri,memihaknya Indonesia kepada blok barat dengan menandatangani Mutual Security Act dengan pemerintah Amerika Serikat.

c. Kabinet Wilopo (19 Maret 195dua-dua Juni 1953)

Program kerja

Ø Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu.

Ø Meningkatkan taraf kemakmuran, pendidikan, dan keamanan rakyat.

Ø Berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, memperbaiki hubungan

dengan Belanda, dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

Hasil kerja Kabinet ini menghadapi banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya, antaralain

Ø Munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidak puasan terhadap

pemerintah.

Ø Adanya konflik di tubuh angkatan darat yang mengakibatkan terjadinnya peristiwa 17 Oktober 195dua.

Ø Adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara.

Kegagalan

Dengan adanya hambatan tersebut, kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya darikelompok oposisi pemerintah bernama Saekat tani Indonesia dan diakhiri denganpengembalian mandat oleh Wilopo.

d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-dua empat Juli 1955)

Program kerja

Ø Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya Diadakan

pada tengahtahun 1955.

Ø Mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah.

Ø Melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan turut berperan dalammenciptakan perdamaian dunia.

Hasil kerja

Ø Disusunnya kerangka panitia pelaksanaan pemilu.

Ø Suksesnya pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.

Ø Membaiknya hubungan dengan Cina.

Kegagalan

Ø Memperjuangkan Irian Barat ke dalam negara Indonesia.

Ø Munculnya pemberontakan di berbagai daerah.

Ø Masih berlanjutnya konflik di tubuh Angkatan Darat, yaitu dengan mundurnya A.H nasution yang digantikan oleh Bambang Sugeng.

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-3 Maret 1956

Program kerja

Ø Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr.DJody Gondokusumo atas kasuskorupsi di departemen kehakiman.

Ø Melaksanakan pemilu secara baik, maksimal, dan secepat mungkin.

Ø Mengangkat kembali A.H Nasution sebagai KSAD pada dua delaan Oktober 1955.

Hasil kerja

Ø Diselenggarakannya pemilu tahun 1955.

Ø Dibubarkannya Uni Indonesia-Belanda.

Ø berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia.

Kegagalan

1. Banyak perseteruan antara pemenang pemilu yang meyebabkan sidang parlemenmenjadi deadlock.

f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (dua puluh emat Maret 1956-14 Maret 1957)

Program kerja

2. Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke Indonesia.

3. Mempercepat proses pembentukan daerah otonom di Indonesia.

4. Meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pegawai negeri serta menyehatkan danmenyeimbangkan anggaran belanda dan keuangan negara.

5. Mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sitem ekonomi nasional.

Hasil kerja

6. Ditandatanganinya undang-undang pembatalan KMB oleh Presiden

Soekarno.

7. Beralihnya perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa.

8. Kepentingan Belanda diperlakukan sesuai dengan hukum yang

berlaku di Indonesia.

Kegagalan

9. Munculnya sentimen anti-Cina dalam masyarakat, munculnya kekecewaanpemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tidak stabilnya kondisi pemerintah denganbanyaknya partai politik, dan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah.

g. Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya(9 April 1957-10 juli 1959)

Program kerja

10. Pembentukan dewan nasional.

11. Normalisasi keadaan Republik.

12. Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan hasil KMB.

13. Memperjuangkan kembali Irian Barat ke wilayah Indonesia.

14. Mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan.

Hasil kerJa

15. Dibentuknya dewan nasional untuk menampung aspirasi rakyat yang tergabungdalam nonpartai.

16. Pembersihan pejabta-pejabat yang melakukan korupsi.

17. Dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukanpemberontakan dengan tujuan agar dapat menormalisasi keamanan negara.

18. Ditetapkannya peraturan kelautan yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda tanggal13 Desember 1957. Hal itu merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia.

Kegagalan

19. Teradi banyak pemberontakan separatis di daerah-daerah

E. Kehidupan Ekonomi

Pada masa kabinet sukiman, salah satu perubahan kehidupan ekonomi yang terjadi adalah adanya proses nasionalisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Prosesnasionalisasi ekonomi itu menyangkut tiga bidang, yaitu

1. Pembentukan Bank Negara Indonesia sebelum dilaksanakan nasionalisasi de Javasche Bank, terjadi proses pembentukan Bank Negara Indonesia sebagai bank nasional pertama Indonesia dan dikukuhkan didalam peraturan pemerintah pengganti UU No. dua/1946. Proses itu terjadi pada 5 juli 1946

2. Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia Setelah Bank Negara Indonesia terbentuk pemerintah mengeluarkan UU 2/1951yang berisi tentang pelaksanaan nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) yang befungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.. Unang-undang tersebut diperkuat dengan UU No. 11:1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang menyatakan bahwa Jabatan presiden Bank Indonesia berubah menjadi gubernur Bank Indonesia. Menteri keuangan, menteri perekonomian, dan gubernur bank menjadi di reksi yang berfungsi melancarkan percepatan peningkatan taraf ekonomi dan moneter negara.

3. Pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia

Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi mata uang Republik Indonesia denganmenukar mata uang Jepang ke mata uang Indonesia yang disebut dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Proses itu terjadi pada 1 Oktober 1946 yang dikukuhkan dengan UU No. 17/1946 dan UU No. 19/1946. Kondisi masyarakat Indonesia pada masaawal kemerdekaan, berangsur-angsur membaik. Kebijakan pemerintah untuk mengajak rakyat Indonesia agar menabung di bank menjadi awal sehatnya kondisi perekonomian bangsa.

Pada masa demokrasi liberal, proses nasionalisasi ekonomi Indonesia tidak berjalan mulus karena konflik kepentingan politik antar kelompok didalam tubuh konstituante danparlemen. Berbagai kebijakan pada masa demeokrasi liberal menunjukkan hal itu. Perubahan perekonomian negara juga terlihat pada masa kabinet Ali II.Ditandatanganinya UU Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) oleh Presiden Soekarno pada 3 Mei 1956 berakibat pada berpindahnya aset-aset modal yang dimliki para pengusaha Belanda ke tangan pengusaha nonpribumi. Hal itu berdampak pada munculnya kondisi social yang timpang.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pada 19 Maret 1956, kongres Nasional Importir Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinamakan Gerakan Assaat. Gerakan itu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusahapribumi dalam berdaya saing terhadap pengusaha-pengusaha non pribumi.

F. Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Demokrasi

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagi berikut.

1. Gunting syafruddin Akibat dari perang kemerdekaan selama 5 tahun perekonomian di Indonesia terbelangkaidan kacau sehingga Menteri Keuangan Indonesia Syafruddin Prawira Negara mengeluarkan kebijakan sanering atau pengguntingan uang dengan tujuan menyehatkan keuangan negara. Dari kebijakan tersebut, uang kertas dengan nilai Rp 5.000 ke atasdinyatakan bernilai setengahnya. Sebagai tindak lanjut dari pengguntingan uang tersebut,dikeluarkan uang kertas baru berdasarkan undang-undang darurat No. 21 Th. 1950 tentang uang kertas baru. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 0 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri keuangan No. PU/1/19 Maret 1950, tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. Melalui kebijakan ini jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp 200 Juta.

2. Sistem ekonomi gerakan benteng

Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir dan direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (Menteri Perdagangan). Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia dengan memberi bimbingan, bantuan kredit, sertakesempatan bagi para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah untuk berpartisipasidalam pembangunan ekonomi nasional. Program ini dimulai pada April 1950, hasilnya selama 3 tahun kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar.

3. Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemriankredit harus dikonsultasikan pada pemrintahan Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan dari nasionalisasi De Javasche adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, sertamelakukan penghematan.

4. Sistem Ekonomi Ali Baba

Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidyoyo I (Agustus 1955-Agustus 1955), MenteriPerekonomian Mr. Iskak Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama sistem Ali Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang di identikkan dengan Ali dan pengusaha nonpribumi (khususnya Cina) yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuhdan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Ali Baba tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan para pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman daripada pengusahapribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi parapengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

5. Devaluasi mata uang rupiah

Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal Dua puluh enam Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp 1.000 dan Rp 5.00 menjadi Rp 100 dan Rp 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Dua puluh lima ribu. Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiahdan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan.

6. Mengeluarkan deklarasi ekonomi

Deklarasi ekonomi (dekon) dikeluarkan pada tanggal Dua puluh enam Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem ekonomi terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan ekonomi terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinnya daripada unsur ekonomi evisien. Sektor ekonomi ditandatangani langsung oleh presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomisangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomipun mengalamipenurunan.

7. Rencana pembangunan lima tahun (RPLT)

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintahan membentuk Badan PerencanaanPembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan Jangka panjang. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun RPI.T yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun1956-1961 dan disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasarandan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pembiayaan RPLT diperkirakan Rp 12,5 miliar. RPLT tidak dapat berjalan dengan baikdisebabkan karena :

- Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Bropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.

- Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.

- Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yangmelaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

8. Musyawarah nasional pembangunan

Masa kabinet Djuanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalahtersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakannya Munap adalah untuk mengubah rencanapembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka pajang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapatdilaksanakan dengan baik karena:

- Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.

- Terjadi ketegangan politik yang tidak dapat diredakan.

- Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

- Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan

- PRRI atau Permestasehingga meningkatkan devisit Indonesia.

- Memuncaknya ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrotansi bersenjata.

G. Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan

1. Masalah-Masalah Angkatan Perang

v Peristiwa 17 Oktober 1952

Pada hakikatnya, peristiwa 17 Oktober 1952 mempunyai Fator-faktor penyebab pada masa-masa sebelumnya. Setelah perag kemerdekaan berakhir, Indonesia menghadapi banyak persoalan antara lain : .

a) Keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk dan korupsi yang semakin meluas.

b) Keadaan politik yang labil dengan sistem yang liberal model Eropa Barat(khususnya Belanda).

c) Persoalan pembebasan Irian Barat yang tidak cepat selesai.

d) Kemorosotan integritas dan kemampuan aparatur pemerintah akibat pertentangan antar dan intern partai-partai serta pergolakan intern angkatanperang.

Akibat peristiwa 17 Oktober ini AD mengalami perpecahan yang memerlukan waktu beberapa tahun untuk mengatasinya. KSAP Jenderal Mayor T.B. Simatupang diberhentikan dan jabatan KSAP (kepala staf angkatan perang) dihapuskan,sedangkan KSAD (kepala staf angkatan darat) Kolonel ). A.H Nasution mengajukan permintaan berhenti, sebagai pertanggung jawaban atas terjadinya peristiwa tersebut. Ia digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng. Pemerintah pada tanggal 22 Nember 1952 mengeluarkan keterangan bahwa pada tanggal 17 Oktober tidakterjadi coup atau percobaan coup.

2. Masalah Intern Angkatan Darat

Peristiwa yang hampir serupa dengan yang terjadi di Angkatan Darat padatanggal 27 Juni 1955 terjadi pula di angkatan Udara. Di pangkalan Udara Cililitan (Halim Perdanakusuma) pada tanggal 14 Desember 1955 terjadi keributanmen delang dilantiknya wakil kepala staf angkatan udara komodar muda Hubertus Suyono. Tidak lama sebelum komodar Suyono dilantik, secara tiba-tiba25 orang prajurit dari pasukan kehormatan pembawa panji-panji AU bersama-sama majuserta berteriak, “tidak setuju”.

Secara beramai-ramai mereka meninggalkan barisan, upacara pelantikan mengalami kegagalan karena Menteri Pertahanan Burhanudin Harahap menolak melantik Komodar Suyono tanpa panji-panji. Sementara itu, pada tanggal 2 Juli dan 12 Juli 1952 di Pangkalan Cililitan diselenggarakan rapat yang membahas masalah pendidikan dan penerbangan yang dipimpin oleh Komodar Muda Suyono. Terjadinya rentetan rapat-rapat itu menunjukkan bahwa dikalangan perwira AURI terdapat dua kelompok, sebagian mendukung KSAU dan sebagian lagi menentang kebijakan KSAU

3. Gangguan Keamanan

Kembalinya ke Negara Kesatuan juga berdampak pada sebagian tokoh dari Negara bagian ingin tetap mempertahankan sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri dengancara mengadakan pemberontakan-pemberontakan. Sehingga hal ini menjadi gangguandan ancaman keamanan dalam negeri. Adapun pemberontakan-pemberontakan ituantara lain.

Ø Pemberontakan APRA

Ø Pemberontakan Andi Aziz

Ø Pemberontakan RMS

Ø Pemberontakan DI/TII

H. Akhir Masa Demakrasi Li Beral Di Indonesia

Kegagalan konstituante menetapkan UUD membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah dirongrong sejumlah pemberontakan menjadi tambah gawat. Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan konstituante dalam merancang sebuah UUD bagi Indonesia adalah terdapatnya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada didalam konstituante, selain itu terdapatpula berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok politik di dalam tubuh konstituante. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekrit yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 juli 1959. Tindakan itu terutama didukung oleh kalangan militer. Dukungan kalangan militerterhadap Dekrit Presiden tersebut karena sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Dekrit Presiden 5 juli 1959 berisi beberapa keputusan, yaitu

Ø Konstituante dibubarkan.

Ø UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia.

Ø Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959, maka masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia berakhir dan beralih pada demokrasi terpimpin.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada akhir Desember 1949 secara hukum internasional Indonesia memiliki prospek sebagai negara yang dapat menentukan masa depannya sendiri dan pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD NKRI yang dikenal dengan UUDS 1950 yang kemudian mulai diberlakukan tanggal 17 Agustus 1950. Dengan diberlakukannya UUDS 1950 Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Liberal sejak tahun 1950 sampai tahun 1959. Pada masa Demokrasi Liberal banyak terjadi kemelut politik salah satunya adalah silih bergantinya kabinet selama 9 tahun. Selain itu, Juga terjadi prestasi politik yang gemilang seperti terlaksananya KonFerensi Asia Afrika pada masakerja cabinet Ali Sastroamidjojo I dan terlaksananya pemilu yang pertama. Namun, kekacauan politik yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal tidak kunjung usai hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 akibat kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 menandakan berakhirnya masa Demokrasi Liberal dan berlakunya masa Demokrasi terpimpin

B. Saran

Dari sejarah berlakunya masa Demokrasi Liberal semoga kita mendapat pelajaran dan hikmah dari apa yang telah terjadi juga bisa memperbaiki kesalahan yang ada untuk kebaikan masa depan.